ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSEPSI MASYARAKAT DAERAH KABUPATENTAPANULI SELATAN

Abstract

Abstrak

Tujuan pembangunan adalah untuk membangun sebuah kehidupan peradaban yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan hal tersebut.Negara hadir sebagai pelaksana yang disebut dengan pemerintah dengan struktur jenjang system pemerintahan dimulai dari pemerintah pusat,pemerintah daerah propinsi,dan sejajar pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa. Pemerintah kabupaten tapanuli selatan sebagai pelaksana di daerah mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sebagai pelaksana pembangunan yang merupakan cerminan dari visi dan misi yang harus ada diberbagai instansi pemerintah dalam mencapai perencanaan strategi program-program yang akan dicapai dalam masa satu periode pemerintahan yakni selama 5 tahun yang ditegaskan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.

Pembangunan di wilayah pemerintah kabupaten tapanuli selatan yang terdiri dari 15 kecamatan dan 248 desa serta 15 kelurahan dianggap cukup berhasil dalam pelaksanaaan program progam pembangunannya dengan adanya pembangunan infrastuktur yang berdampak pada aspek sosial budaya,ekonomi politik berupa pemekaran beberapa wilayah menjadi kecamatan dan juga memiliki wilayah perkantoran yang dinamis dengan sistem sitarida dan sipataru.