JURNAL TRANSFORMASI

Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara

desi hastuti — 2025-02-25

Pelayanan umum adalah merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terkait dengan hal tersebut pelayanan umum yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat yang melakukan urusan seringkali cenderung rumit seperti, tata cara pelayanan, rendahnya Pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang nantinya dapat memberi gambaran tentang kewenangan dan pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Camat Hulu Sihapas, guna mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan Pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan Hulu Sihapas secara umum berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan Hulu Sihapas antara lain pengawasan, sarana dan prasarana, serta kejelasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya menunjukkan tidak ada permasalahan yang serius meskipun perlu perbaikan pada beberapa bidang pengawasan serta sarana dan prasarana.

Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara

Nurasiah Hasibuan — 2025-02-26

Menurut pengamatan awal yang dilakukan di Kantor Kecamatan Hulu Sihapas, ada sejumlah masalah yang terkait dengan bagian pelayanan. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas layanan yang diberikan adalah fasilitas layanan. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pemenuhan fasilitas pelayanan bagi masyarakat atau pelanggan. Menurut beberapa orang, Kantor Kecamatan Hulu Sihapas memiliki fasilitas yang kurang memadai, seperti kotak saran dan kurangnya tempat duduk di ruang tunggu, yang dapat mengganggu dan menghambat kegiatan pelayanan. Faktor lain yang dapat menghambat kelancaran kegiatan pelayanan adalah masalah keamanan, karena tidak ada petugas parkir di kantor, sehingga kendaraan masyarakat tidak dapat diparkir dengan aman.

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Jumlah minimal responden dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah seratus, yang merupakan target sampel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 komponen pelayanan yang diteliti, kepastian biaya pelayanan memiliki nilai indeks tertinggi, dengan nilai IKM sebesar 77,75 dan berada pada tingkat baik; kecepatan pelayanan memiliki nilai indeks terrendah, dengan nilai IKM sebesar 61,00, dan berada pada tingkat kurang baik.

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Endar Siagian — 2025-02-26

Berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung mengenai pelayanan umum yang dilakukan disalah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya, Kecamatan Angkola Barat, penulis menemukan indikasi bahwa tugas-tugas camat terutama sebagai pembina di wilayah kecamatan khususnya di Kecamatan Angkola Barat belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat dan Untuk mengetahui langkah - langkah yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian menunjukkan bahwa 1) Tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hal ini didasarkan pada bagaimana pegawai kecamatan memberikan layanan terbaik dan bagaimana masyarakat membutuhkan layanan tersebut. Menurut peneliti, pelayanan yang diberikan tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. 2) Faktor-faktor yang memengaruhi pelayanan masyarakat di Kecamatan Angkola Barat termasuk faktor yang berasal dari Pelayan Publik dan Pegawai Kecamatan Bidang Pelayanan, seperti profesionalitas pegawai, pemahaman pegawai kecamatan tentang standar operasional pelayanan, dan dasar hukum dan sarana dan prasarana pelayanan kecamatan, serta faktor dari masyarakat, seperti kelengkapan berkas yang menjadi syarat administrasi pengurusan, dan ketertiban masyaraka.

Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Desa Huta Baru Siagian Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

Mardiani Rahmi Harahap — 2025-02-26

Dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Huta Baru Siagian, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dikerjakan bukan oleh pemerintah desa, melainkan pihak ketiga dan keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Pengelolaan aset desa pun tidak luput dari masalah, diantaranya pemerintah desa tidak mampu mengidentifikasi aset-aset Desa Huta Baru Siagian dan aset-aset strategis di desa dikuasai oleh Pemda dan dinas terkait, bahkan pemerintah desa tidak ada andil sama sekali dalam pengelolaan aset tersebut. Hal ini terindikasi kuat karena belum siapnya pemerintah desa dalam pelaksanaan UU desa ini, terkhusus dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Ditambah lagi aratur pemerintahan Desa Huta Baru Siagian masih minim pengetahuan terkait UU desa, bahkan terkesan mengetahui tentang UU desa ini baru sampai kulitnya saja.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Huta Baru Siagian, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini membahas kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, yaitu: kesiapan organisasi, kesiapan sistem, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan sarana dan prasarana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kesiapan pemerintah Desa Huta Baru Siagian dalam pengelolaan keuangan desa cukup baik dilihat dari kesiapan organisasi yang sudah terpenuhi, kesiapan sistem yang sudah ada, dan kesiapan sarana dan prasarana yang cukup memadai; 2) Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa yang belum baik dilihat dari kesiapan organisasi, sistem dan sarana prasarana yang belum terpenuhi, kesiapan SDM yang kurang mumpuni; 3) Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa belum pernah disosialisasikan kepada pemerintah desa sehingga pengelolaan aset desa dilakukan seperti sebelum-sebelumnya dan belum mengacu pada UU desa terbaru.

Pengelolaan Arsip Inaktif Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara

Tukmaida Harahap — 2025-02-26

Berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum memadai. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengelolaan arsip inaktif belum memadai yaitu salah satunya adalah fasilitas penyimpanan arsip inaktif berupa ruang penyimpanan belum memenuhi standar. Selain fasilitas yang belum memenuhi standar dan jumlahnya yang belum memadai, dalam pengelolaan arsip inaktif tentunya diperlukan teknologi untuk menyimpan arsip inaktif yang ada. keberadaan teknologi ini akan mempermudah pencarian ketika dibutuhkan.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan arsip inaktif dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip inaktif pada Diskominfo Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini diambil informan kunci dan informan pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan:1) Dalam pengelolaan arsip inaktif pada Diskominfo Kabupaten Padang Lawas Utara diperoleh informasi bahwa pencatatan alur surat masuk maupun surat keluar sudah sangat baik; Sistem penyimpanan arsip menggunakan sistem nomor yang berupa NIP sesuai dengan aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN); Azas penyimpanan arsip yang digunakan memakai azas sentralisasi-desentralisasi; Peralatan dan perlengkapan dalam pengelolaan arsip belum sepenuhnya memadai baik dari kualitas maupun kuantitas; Petugas kearsipan tidak ada hanya dikelola oleh pegawai Diskominfo saja; Lingkungan kerja khususnya tempat penyimpanan arsip masih kurang optimal; Pengamanan dan pemeliharaan arsip sudah cukup baik; Pelayanan arsip berupa peminjaman arsip sudah sesuai dengan prosedur peminjaman; Penyusutan hanya sebatas memindahkan arsip aktif dan inaktif ke tempat penyimpanan serta belum pernah dilakukan pemusnahan; 2) Hambatan dalam Pengelolaan Arsip Inaktif pada Diskominfo Kabupaten Padang Lawas Utara, antara lain: Tempat penyimpanan arsip lokasinya jauh dari kantor; Ruangan penyimpanan arsip tidak dilengkapi dengan AC dan alat pengukur suhu; Fasilitas kearsipan seperti peralatan dan perlengkapan kearsipan masih belum lengkap.